Gambaran Umum Wilayah

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah mencapai 167,31 km2. Secara geografis, Kota Bandung terletak di antara 107°36’ BT dan 6°55’ LS (di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat) dengan batas-batas:

  1. Batas Utara : Kabupaten Bandung
  2. Batas Selatan : Kabupaten Bandung
  3. Batas Timur : Kabupaten Bandung
  4. Batas Barat : Kabupaten Bandung

 

 
Ditinjau dari aspek geografis, infrastruktur, maupun keamanan, Kota Bandung berlokasi di wilayah yang strategis. Lokasinya dapat dijangkau dengan mudah melalui akses jalan yang baik dari berbagai penjuru kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya:

  1. Barat – Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara
  2. Utara – Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Kab. Subang dan Kab. Pangalengan)

 

Dikelilingi oleh pegunungan, morfologi Kota Bandung nampak seperti sebuah mangkok raksasa. Kota Bandung berada pada ketinggian ±791 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan terendah ada di sebelah selatan dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan Kota Bandung hingga lajur lintasan kereta api morfologinya  relatif datar, sedangkan wilayah kota bagian utara cukup berbukit-bukit.

 

Kota Bandung terdiri atas 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Kecamatan Gedebage menjadi kecamatan terluas di Kota Bandung dengan luas wilayah sebesar 9,58 km2. Sementara, kecamatan dengan luas wilayah terkecil ialah Kecamatan Astanaanyar yang memiliki luas sebesar 2,89 km2.

 

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No. Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%)
1 Bandung Kulon 6,46 3,86
2 Babakan Ciparay 7,45 4,45
3 Bojongloa Kaler 3,03 1,81
4 Bojongloa Kidul 6,26 3,74
5 Astana Anyar 2,89 1,73
6 Regol 4,30 2,57
7 Lengkong 5,90 3,53
8 Bandung Kidul 6,06 3,62
9 Buah Batu 7,93 4,74
10 Rancasari 7,33 4,38
11 Gedebage 9,58 5,73
12 Cibiru 6,32 3,78
13 Panyileukan 5,10 3,05
14 Ujungberung 6,40 3,83
15 Cinambo 3,68 2,20
16 Arcamanik 5,87 3,51
17 Antapani 3,79 2,27
18 Mandalajati 6,67 3,99
19 Kiaracondong 6,12 3,66
20 Batununggal 5,03 3,01
21 Sumur Bandung 3,40 2,03
22 Andir 3,71 2,22
23 Cicendo 6,86 4,10
24 Bandung Wetan 3,39 2,03
25 Cibeunying Kidul 5,25 3,14
26 Cibeunying Kaler 4,50 2,69
27 Coblong 7,35 4,39
28 Sukajadi 4,30 2,57
29 Sukasari 6,27 3,75
30 Cidadap 6,11 3,65

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, 2020

Kondisi Ekonomi Wilayah

Ditinjau dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2015-2019, PDRB ADB Kota Bandung selalu mengalami kenaikan secara nominal setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Bandung setiap tahunnya terjadi peningkatan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan secara keseluruhan. Adapun sejak tahun 2015, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor selalu menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Lapangan usaha ini berkontribusi hingga 26,51 persen pada tahun 2019.

 

Sementara itu, jika ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), LPE Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar 6,79 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, LPE Kota Bandung menunjukkan perlambatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Meskipun terjadi perlambatan selama tiga tahun terakhir, LPE Kota Bandung tetap berada di atas LPE Provinsi Jawa Barat, bahkan di atas LPE nasional. Kategori Informasi dan Komunikasi menjadi lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019, yakni sebesar 12,84 persen.

 

Demografi Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pada tahun 2018 Kota Bandung memiliki 2.452.179 penduduk. Jumlah ini meningkat pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,01 sehingga menjadi 2.480.464 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar ialah Kecamatan Babakan Ciparay dengan jumlah penduduk sebesar 137.077 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Cinambo menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni sejumlah 24.812 jiwa. Adapun kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi ialah Kecamatan Bojongloa Kaler di mana kepadatan penduduknya mencapai 39.572,76 jiwa per km2.

 

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Kota Bandung Tahun 2019

No. Kecamatan Jumlah Penduduk (ribu) Laju Pertumbuhan (%) Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1 Bandung Kulon 132,81 0,01 19.109,50
2 Babakan Ciparay 138,79 0,01 19.630,55
3 Bojongloa Kaler 123,47 0,00 39.572,76
4 Bojongloa Kidul 85,64 0,01 16.469,04
5 Astana Anyar 74,08 0,01 27.641,04
6 Regol 80,14 0,01 16.907,38
7 Lengkong 71,30 0,01 12.063,45
8 Bandung Kidul 59,70 0,01 11.014,39
9 Buah Batu 101,02 0,02 13.541,82
10 Rancasari 83,43 0,02 11.901,28
11 Gedebage 40,12 0,01 4.028,21
12 Cibiru 72,79 0,01 10.641,96
13 Panyileukan 39,28 0,02 7.396,80
14 Ujungberung 86,23 0,02 13.818,11
15 Cinambo 25,10 0,01 5.906,12
16 Arcamanik 76,24 0,02 10.044,66
17 Antapani 78,56 0,01 18.617,06
18 Mandalajati 70,96 0,02 14.782,92
19 Kiaracondong 130,08 0,01 22.426,72
20 Batununggal 120,90 0,01 25.082,99
21 Sumur Bandung 37,06 0,02 10.619,20
22 Andir 99,13 0,00 23.491,00
23 Cicendo 96,01 0,01 12.324,52
24 Bandung Wetan 28,92 0,00 8.406,10
25 Cibeunying Kidul 112,90 0,02 27.271,26
26 Cibeunying Kaler 69,78 0,01 15.039,44
27 Coblong 114,16 0,02 15.617,37
28 Sukajadi 101,32 0,01 19.188,45
29 Sukasari 76,94 0,01 12.097,80
30 Cidadap 53,62 0,01 6.368,41
  Kota Bandung 2.480,46 0,01 14.549,88

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka, 2020

Perumahan dan Lingkungan

Secara umum, status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Kota Bandung dapat dibedakan menjadi tiga yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, dan lainnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri pada tahun 2018 sebesar 74,16% dan kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 78,87%. Sementara itu persentase status kepemilikan bangunan tempat tinggal sewa/kontra dan lainnya mengalami penurunan.

Tabel 3. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Bandung Tahun 2018-2019

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2018 (%) Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2019 (%)
Milik Sendiri 74,16 78,87
Sewa/Kontrak 9,77 9,14
Lainnya 16,07 11,99

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2019-2020

 

Jika ditinjau dari luas lantai (m2), rumah tangga di Kota Bandung pada umumnya menempati tempat tinggal dengan luas lantai sebesar 20-49 m2 di mana persentase rumah tangganya mencapai 46,33%. Dibandingkan dengan tahun 2018, angka tersebut cenderung meningkat di mana persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal seluas 20-49 m2 adalah 42,45%.

 

Tabel 4. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tahun 2018-2019

Luas Lantai (m2) Persentase Rumah Tangga Tahun 2018 (%) Persentase Rumah Tangga Tahun 2019 (%)
≤19 4,19 2,81
20-49 42,45 46,33
50-99 39,77 40,20
100-149 8,35 9,11
150+ 5,25 1,55

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2019-2020

RTLH dan Permukiman Kumuh

Jumlah RTLH di Kota Bandung mencapai 6.551 unit. Dari seluruh kelurahan di Kota Bandung, Kelurahan Sukahaji yang berlokasi di Kecamatan Babakan Ciparay memiliki RTLH dengan jumlah terbanyak yakni mencapai 323 unit. Adapun Kecamatan Babakan Ciparay menjadi kecamatan dengan jumlah RTLH terbanyak dengan jumlah RTLH sebanyak 455 unit.

 

Sumber: datartlh.perumahan.pu.go id

Sumber: datartlh.perumahan.pu.go id

 

Kota Bandung diketahui memiliki wilayah kumuh terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dari total 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, terdapat 121 kelurahan yang masuk kategori kumuh. Menurut SK Walikota Nomor 648/Kep.286-distarcip/2015 diketahui kawasan kumuh di Kota Bandung mencapai 1.457,45 hektare yang tersebar di seluruh daerah. Jika ditinjau klasifikasi tingkat kekumuhannya, permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan tinggi terdapat pada lima kecamatan yakni pada Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Kiaracondong dan Kecamatan Sumur Bandung.

 

Dalam RDTR Kota Bandung Tahun 2015-2035, terdapat beberapa permukiman kumuh yang ditetapkan sebagai Sub Sub Wilayah Kota (SWK) yang diprioritaskan penanganannya. Permukiman kumuh tersebut berlokasi di SWK Arcamanik dan SWK Gedebage. Berikut merupakan permukiman kumuh yang diprioritaskan penangangannya:

  • SWK Arcamanik: sebagian Blok Antapani Wetan di Kecamatan Antapani; sebagian Blok Cisaranten Kulon di Kecamatan Arcamanik; sebagian Blok Karang Pamulang di Kecamatan Mandalajati.
  • SWK Gedebage: sebagian Blok Mekar Jaya, Blok Derwati, dan Blok Manjahlega di Kecamatan Rancasari; sebagian Blok Rancabolang dan Blok Rancanumpang di Kecamatan Gedebage.

 

Guna menangani permukiman kumuh di Kota Bandung, pemerintah telah melakukan berbagai upaya misalnya melalui Program Kotaku yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Ketika program Kotaku mulai dilaksanakan, luas kawasan kumuh di Kota Bandung mencapai 1.457 hektare. Dengan Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar Rp53,7 miliar dari pemerintah pusat, Tim Kotaku membenahi kawasan kumuh di Kota Bandung sehingga pada tahun 2017, terdapat 215 hektare kawasan kumuh yang sudah ditangani dan menyisakan 1.242 hektare lagi untuk digarap. Sementara itu, menurut Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, jumlah Rutilahu yang diperbaiki pada tahun 2017 sebanyak 4.804 unit dari total 14.235 unit yang ada dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 hingga mampu memperbaiki 3.289 unit.

 

Perumahan dan Backlog

Sebagai kota metropolitan, bertambahnya jumlah penduduk tahun ke tahun sangat berpengaruh terhadap kebutuhan penyediaan rumah. Namun begitu, rendahnya akses terhadap pembiayaan rumah justru menimbulkan adanya backlog. Menurut Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, angka backlog Kota Bandung mencapai 10.000 unit, namun realisasinya hanya mencapai 10% dari target (Yanuati, 2017). Adapun berdasarkan hasil analisis WJPMDM (West Java Province Metropolitan Development Management), pada tahun 2010 jumlah backlog di Kota Bandung telah mencapai 145.592 unit. Angka tersebut akan melonjak pada tahun 2025 hingga 636.929 unit.

 

Tingginya angka backlog di Kota Bandung terjadi oleh beberapa faktor. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, urbanisasi menuju Kota Bandung terjadi begitu derasnya. Namun, hal ini tidak diimbangi oleh keberadaan hunian murah bagi MBR. Pasokan hunian bagi MBR cenderung masih minim akibat dari keengganan pengembang untuk membangun rumah murah. Salah satu penyebab keenganan pengembang membangun rumah murah ialah tingginya harga lahan. Terlebih sebagai salah satu kota besar di Indonesia, harga lahan di Kota Bandung cenderung tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya.