UNDANG-UNDANG

  1. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
  3. UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung
  4. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  5. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
  6. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  7. UU No. 38/2004 tentang Jalan
  8. UU No 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
  9. UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
  10. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
  11. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  12. UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  13. UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
  14. UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  15. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  16. UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya
  17. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  18. UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial
  19. UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
  20. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  21. UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  22. UU No. 6/2014 tentang Desa
  23. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
  24. UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
  25. UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
  26. UU No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
  27. UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi

PERATURAN PEMERINTAH

  1. PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah
  2. PP No. 36/2005 tentang Bangunan Gedung
  3. PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan
  4. PP No. 34/2006 tentang Jalan
  5. PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  6. PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  7. PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  8. PP No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
  9. PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  10. PP No. 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
  11. PP No. 23/2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
  12. PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  13. PP No. 34/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
  14. PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  15. PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  16. PP No. 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
  17. PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
  18. PP No. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
  19. PP No. 38/2011 tentang Sungai
  20. PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
  21. PP No. 43/2014 tentang Desa
  22. PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  23. PP No. 47/2015 tentang Perubahan PP No. 43/2014 tentang Desa
  24. PP No. 83/2015 tentang Perum Pembangunan Perumahan Nasional
  25. PP No. 5/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
  26. PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  27. PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah
  28. PP No. 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR

KEPUTUSAN PRESIDEN

 

PERATURAN PRESIDEN

  1. Perpres No. 33/2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
  2. Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  3. Perpres No. 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
  4. Perpres No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan atas Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  6. Perpres No. 99/2014 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  7. Perpres No. 165/2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
  8. Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
  9. Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 43/2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
  10. Perpres No. 7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
  11. Perpres No. 15/2015 tentang Kementerian PUPR
  12. Perpres No. 30/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  13. Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
  14. Perpres No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
  15. Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
  16. Perpres No. 101/2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 19/2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
  17. Perpres No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

 

PERATURAN MENTERI

  1. Permen PU No. 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
  2. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
  3. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
  4. Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
  5. Permen PU No. 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
  6. Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
  7. Permen PU No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  8. Permen PUPR No. 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  9. Permen PUPR No. 32/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permen PUPR No.  20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  10. Permen PUPR No.  38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
  11. Permen PUPR No.  02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  12. Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  13. Permen PUPR No. 14/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus
  14. Permen PUPR No. 22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  15. Permen PUPR No. 16/2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  16. Permenpera No. 4/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
  17. Permenpera No. 12/2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
  18. Pemendagri No. 33/2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana
  19. Permendagri No. 1/2007 tentang Penataan Ruang Hijau Kawasan Perkotaan
  20. Permenkeu No. 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan
  21. Permen PUPR No. 03/2018 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
  22. Permen PUPR No. 01/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
  23. Permen PUPR No. 25/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian PUPR
  24. Permen PUPR No. 21/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  25. Permen PUPR No. 20/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus
  26. Permen PUPR No. 18/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
  27. Permen PUPR No. 14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
  28. Permen PUPR No. 11/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  29. Permen PUPR No. 08/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan
  30. Permen PUPR No. 06/2017 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 05/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  31. Permen PUPR No. 05/2017 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR
  32. Permen PUPR No. 04/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  33. Permen PUPR No. 33/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
  34. Permen PUPR No. 32/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  35. Permen PUPR No. 27/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
  36. Permen PUPR No. 26/2016 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 21/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR
  37. Permen PUPR No. 21/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR
  38. Permen PUPR No. 20/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR
  39. Permen PUPR No. 13/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
  40. Permen PUPR No. 05/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  41. Permen PUPR No. 02/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  42. Permen PUPR No. 48/2015 tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR dengan Menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
  43. Permen PUPR No. 47/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
  44. Permen PUPR No. 42/2015 tentang Bantuan Uang Muka bagi MBR untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi
  45. Permen PUPR No. 39/2015 tentang Perubahan atas Permenpera No. 06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
  46. Permen PUPR No. 38/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
  47. Permen PUPR No. 37/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
  48. Permen PUPR No. 34/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR
  49. Permen PUPR No. 33/2015 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  50. Permen PUPR No. 30/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
  51. Permen PUPR No. 22/2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS
    Permen PUPR No. 20/2015 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 20/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi MBR
  52. Permen PUPR No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR
  53. Permen PUPR No. 09/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air
  54. Permen PUPR No. 05/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
  55. Permen PUPR No. 02/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau

 

 

—————————————-