Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yg terletak di bagian barat Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Bandung. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Pada mulanya, wilayah Jawa Barat juga mencakup Provinsi Banten. Akan tetapi, pada tanggal 17 Oktober 2000 wilayah sebagian wilayab Jawa Barat dipecah dan membentuk Provinsi Banten.  Secara geografis, provinsi ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

  • Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
  • Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia
  • Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta
  • Sebelah Timurnya : Berbatasan dengan   Provinsi Jawa Tengah

 

 
Provinsi ini memiliki suhu udara yang sejuk dan segar, karena di provinsi ini banyak daerah pegunungan khususnya di bagian tengah. Sedangkan di bagian utara merupakan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan pantai utara Jawa. Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 50.160,05 km2. Berikut adalah distribusi luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota  Luas (Km2)  Persentase
Kabupaten    
1. Bogor 2.710,62 7,66
2. Sukabumi 4.145,70 11,72
3. Cianjur 3.840,16 10,85
4. Bandung 1.767,96 5,00
5. Garut 3.074,07 8,69
6. Tasikmalaya 2.551,19 7,21
7. Ciamis 1.414,71 4,00
8. Kuningan 1.110,56 3,14
9. Cirebon 984,52 2,78
10. Majalengka 1.204,24 3,40
11. Sumedang 1.518,33 4,29
12. Indramayu 2.040,11 5,77
13. Subang 1.893,95 5,35
14. Purwakarta 825,74 2,33
15. Karawang 1.652,20 4,67
16. Bekasi 1.224,88 3,46
17. Bandung Barat 1.305,77 3,69
18. Pangandaran 1.010,00 2,85
Kota    
1. Bogor 118,50 0,33
2. Sukabumi 48,25 0,14
3. Bandung 167,67 0,47
4. Cirebon 37,36 0,11
5. Bekasi 206,61 0,58
6. Depok 200,29 0,57
7. Cimahi 39,27 0,11
8. Tasikmalaya 171,61 0,49
9. Banjar 113,49 0,32
Jawa Barat     35.377,76 100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

 

Kependudukan

Provinsi Jawa Barat mayoritas penduduknya adalah suku Sunda. Untuk bertutur kata, suku Sunda menggunakan bahasa sunda. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan menggunakan bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan. Sedangkan untuk Kota Bekasi dan Kota Depok menggunakan bahasa Melayu dialek Betawi.

Masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan. Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama. (Sumber : Kemendagri, 2015)

Pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sekitar 48.683.861 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 26 kabupaten/kota, 625 kecamatan, dan 5899 desa/kelurahan. Pertumbuhan penduduk di Jawa Barat sangat cepat terutama di daerah JABODETABEK. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat:

Tabel 2. jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk 2018 (Jiwa)
Kabupaten  
1 Bogor 5840907
2 Sukabumi 2460693
3 Cianjur 2260620
4 Bandung 3717291
5 Garut 2606399
6 Tasikmalaya 1751295
7 Ciamis 1188629
8 Kuningan 1074497
9 Cirebon 2176213
10 Majalengka 1199300
11 Sumedang 1149906
12 Indramayu 1719187
13 Subang 1579018
14 Purwakarta 953414
15 Karawang 2336009
16 Bekasi 3630907
17 Bandung Barat 1683711
18 Pangandaran 397187
Kota  
19 Bogor 1096828
20 Sukabumi 326282
21 Bandung 2503708
22 Cirebon 316277
23 Bekasi 2931897
24 Depok 2330333
25 Cimahi 607811
26 Tasikmalaya 662723
27 Banjar 182819
JAWA BARAT 48683861

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

 

Kemiskinan

Berdasarkan  hasil  Susenas  Maret  2018,  jumlah  penduduk  miskin  di Jawa  Barat  sebanyak 3.615,79 ribu jiwa atau 7,45%  dari  jumlah penduduk Jawa   Barat. Selama   kurun   waktu   2013-2018, persentase penduduk   miskin   di   Provinsi   Jawa   Barat   mengalami   fluktuasi setiap tahunnya. Berikut merupakan data presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013-2018

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Presentase Penduduk Miskin (%)
2013 4.301,76 9,52
2014 4.327,07 9,44
2015 4.435,70 9,53
2016 4.224,33 8,95
2017 4.168,44 8,71
2018 3.615,79 7,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni

Tabel 4. Backlog Provinsi Jawa Barat*

Provinsi Rumah Tangga Kepala Keluarga Penghuni (Jiwa) Backlog (KK)
Jawa Barat 7.552 27.443 53.239 8.597

*data semenatara

Sumber: ertlh.perumahan.go.id, diakses tanggal 12 Juli 2019

 

Masalah backlog masih menjadi masalah utama dari penyediaan perumahan di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Barat. Angka backlog dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tingginya angka backlog perumahan terjadi karena beberapa faktor, diantanya besarnya pertumbuhan jumlah penduduk, ketidakterjangkauan harga perumahan oleh masyarakat, swasta tidak mau berinvestasi untuk penyediaan perumahan MBR karena harga lahan tinggi, dll. Dari tabel diatas, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah backlog yang cukup tinggi yaitu sebesar 8.597 KK pada tahun 2019. Sedangkan untuk data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

 

Tabel 4. Data RTLH Provinsi Jawa Barat Tahun 2019*

No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Rumah Tangga
1 Bogor 2 12 30
2 Bandung 26 64 4395
3 Garut 3 3 64
4 Tasikmalaya 33 86 12144
5 Ciamis 3 12 2588
6 Kuningan 9 26 925
7 Cirebon 1 1 1
8 Majalengka 7 39 1110
9 Sumedang 13 38 3226
10 Indramayu 1 2 51
11 Subang 2 3 143
12 Karawang 5 7 853
13 Bekasi 1 1 15
14 Bandung Barat 16 97 8485
15 Pangandaran 5 8 335
16 Kota Bogor 1 1 1
17 Kota Sukabumi 7 27 3786
18 Kota Bandung 10 31 672
19 Kota Cirebon 5 21 3416
20 Kota Bekasi 1 1 1
21 Kota Depok 10 53 1542
22 Kota Cimahi 1 1 92
Provinsi Jawa Barat 162 534 43875

                *Data sementara

Sumber: ertlh.perumahan.go.id, diakses tanggal 12 Juli 2019

 

Pada masa mendatang jumlah di Provinsi Jawa Barat ini akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan KK akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru. Oleh karena itu, perlu kebijakan holistik dan komprehensif untuk mengurangi ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah yang cenderung semakin tinggi. Hal ini terutama pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehinggadapat dikategorikan ke  dalam  rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal.Kriteria tersebut  diantaranya  yaitu  rumah  yang memiliki  dinding  terluas yangterbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, sengmaupun  asbes,  dan  memiliki  lantai  terluas  bukan  tanah.  Data  hasil  Statistik Perumahan 2017 menunjukan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal   di   rumah   yang   berlantaikan   bukan   tanah   menunjukkan   adanya penurunan  walaupun  tidak  terlalu  besar. Pada  tahun  2017,  rumah  yang berlantaikan bukan tanah sebesar 98,01% atau mengalami penurunan abila dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 99,87%.

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator KualitasPerumahan, 2016 – 2017

Indikator 2016 2017
Lantai Bukan Tanah 99,87% 98,01%
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes 99,26% 99,80%
Dinding terluas tembok dan kayu 85,78% 88,07%
Rata-rata luas lantai per kapita >= 10 m2 76,46% 81,07%
Rata-rata luas lantai per kapita >= 8 m2 88,55%

Sumber: Indikator Kesejahteraan 2017 Provinsi Jawa Barat

 

Selain luas lantai, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2017 Provinsi  Jawa  Barat, rumah tinggal  dengan  atap  beton,  genteng,  sirap,  seng,  dan  asbes  di  tahun  2016 mencapai 99,26% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 99,80%. Selanjutnya kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu,   meningkat dari 85,78% menjadi 88,07% pada tahun 2017.

Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal juga akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Rumah   tangga   di   Jawa   Barat   tahun   2017   yang   menggunakan   air kemasan,  air  isi  ulang,  dan  air  ledeng  sebagai  sumber  air  minum  dan  masak mencapai 49,36%.  Terdapat peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang dan ledeng dibandingkan tahun 2016 yang  mencapai  sebesar  43,64%.

Selanjutnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 92,81%. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ketempat penampungan akhir tinja lebih dari 10m.

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan, 2016 -2017

Indikator 2016 2017
Air kemasan,a ir isi ulang & ledeng 43,64% 49,36%
Air minum bersih 68,81% 92,81%
Jamban Sendiri 78,21% 78,98%
Sumber penerangan listrik PLN 98,96% 99,80%

Sumber: Indikator Kesejahteraan 2017 Provinsi Jawa Barat

Selain  fasilitas  ketersediaan  air  minum,  penyediaan  sarana  jamban merupakan   bagian   dari   usaha   sanitasi   yang   cukup   penting   peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Oleh  sebab  itu,  untuk  mencegah  dan  mengurangi  kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik  sesuai  dengan  ketentuan  jamban  yang  sehat.  Salah  satu  fasilitas  rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama  tahun  2016-2017  persentase   rumah  tangga  yang  memiliki jamban  sendiri  meningkat  dari  78,21%  menjadi  78,98%. Selanjutnya  selain  telah memiliki   jamban   sendiri,   penggunaan   jamban   dengan   tangki   septik   juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting  adalah  penerangan.  Secara  umum  sumber  penerangan  yang  utama berasal dari listrik baik dari PLN  maupun  Non PLN.  Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Statistik Perumahan Jawa Barat 2017 menunjukan bahwas  99,91% rumah tangga di Jawa Barat telah menikmatifasilitas penerangan listrik PLN, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 (98,96%).

 

 

Sumber:

dataerlth.perumahan.pu.go.id diakses pada 12 Juli 2019, pukul 09.15 WIB

www.jabar.bps.go.id

Badan Pusat Statistik (2019). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2017. Bandung: Jawa Barat