Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang etrbentuk dari sekitar 2.408 pulau besar dan kecil. Provinsi Kepulauan Riau didirikan berdasarkan Dasar Hukum UU No. 25 Tahun 2002. Secara geografis, provinsi Kepulauan Riau berada di 07 19’ – 0 40’ Lintang Selatan dan 103 3’ – 110 00’ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

  • Sebelah Utara : Berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
  • Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
  • Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Riau, Singapura, dan Malaysia
  • Sebelah Timur : Berbatasan dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 27.355 km2. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

No Wilayah Ibu Kota Luas Wilayah (Km2)
1 Karimun Bandar Seri Bentan 1318,2
2 Bintan Tanjung Balai Karimun 912,7
3 Natuna Tarempa 590,1
4 Lingga Daik 2266,7
5 Kepulauan Anambas Ranai 2009,0
6 Batam Batam 960,2
7 Tanjungpinang Tanjung Pinang 1445,5
Kepulauan Riau   9502,4

Sumber: BPS Kepri, 2019

 

Kependudukan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduknya sebanyak 2.082.694 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 253,93 jiwa/ km². Suku Bangsa di Kepulauan Riau adalah Melayu, Kubu dan Kerinci. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 2. jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau

No Wilayah Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
1 Karimun 229194 10
2 Bintan 156313 5
3 Natuna 76192 37.92
4 Lingga 89330 2
5 Kepulauan Anambas 41412 3
6 Batam 1283196 56
7 Tanjungpinang 207057 60
Kepulauan Riau 2082694 253.93

Sumber: BPS Kepri, 2019

 

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 mencapai 0,25 %. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2016. Dilihat dari data lima tahun terakhir, rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau besarnya fluktuatif. Berikut merupakan data presentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2013-2017

No Wilayah Persentase Penduduk Miskin (%)
2013 2014 2015 2016 2017
1 Karimun 0,30 0,31 0,29 0,30 0,32
2 Bintan 0,27 0,26 0,25 0,28 0,25
3 Natuna 0,18 0,17 0,19 0,19 0,21
4 Lingga 0,59 0,64 0,65 0,61 0,60
5 Kepulauan Anambas 0,20 0,23 0,29 0,30 0,31
6 Batam 0,22 0,23 0,21 0,21 0,22
7 Tanjungpinang 0,44 0,44 0,41 0,40 0,40
Kepulauan Riau 0,27 0,28 0,27 0,28 0,25

Sumber: BPS Kepri, 2019

 

Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni

Tabel 4. Backlog Provinsi Kepulauan Riau*

Provinsi Rumah Tangga Kepala Keluarga Penghuni (Jiwa) Backlog (KK)
Kepulauan Riau 1393 3901 9214 1478

*data sementara

Sumber: ertlh.perumahan.go.id, diakses tanggal 3 Juli 2019

 

Masalah backlog masih menjadi masalah utama dari penyediaan perumahan di Indonesia terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Angka backlog dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tingginya angka backlog perumahan terjadi karena beberapa faktor, diantanya besarnya pertumbuhan jumlah penduduk, ketidakterjangkauan harga perumahan oleh masyarakat hingga rendahnya minat swasta untuk berinvestasi pada penyediaan rumah untuk MBR karena harga lahan yang tinggi. Dari tabel diatas, Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah backlog sebesar 1.478 KK pada tahun 2019. Sedangkan untuk data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Data RTLH Provinsi Jambi Tahun 2019

No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Rumah Tangga
1 Karimun 9 50 3813
2 Bintan 6 15 429
3 Natuna 3 4 56
4 Lingga 13 58 3020
5 Kepulauan Anambas 7 16 351
6 Batam 6 10 594
7 Tanjung pinang 4 14 525
Kepulauan Riau 48 167 8788

Sumber: ertlh.perumahan.go.id, diakses tanggal 3 Juli 2019

 

Perumahan dan Lingkungan

Semakin  baik  fasilitas  yang  dimiliki,  dapat diasumsikan  semakin  baik  pula  tingkat  kesejahteraan penghuninya.  Beberapa  fasilitas  perumahan  yang  dapat menggambarkan   tingkat   kesejahteraan   rumah   tangga adalah  luas  lantai  rumah,  sumber  air  minum,  fasilitas tempat   buang   air   besar,   dan   tempat   penampungan kotoran atau tinja.

Salah  satu  ukuran  yang  digunakan  untuk menilai kondisi  kesehatan  perumahan  diantaranya  adalah  luas lantai   rumah   atau   tempat   tinggal.   Luas   lantai   rumah tempat  tinggal  selain  digunakan  sebagai  indikator  untuk menilai   kemampuan   sosial   masyarakat,   secara   tidak langsung  juga  dapat  dikaitkan  dengan  sistem  kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan).

Selain  dari  luas  lantai,  jenis  lantai  juga  dapat digunakan   sebagai   indikator   untuk   melihat   kualitas perumahan.   Semakin   baik   kualitas   lantai   perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan  penghuninya.  Rumah  tangga  dengan  jenis lantai   keramik   atau   marmer   menggambarkan   bahwa penghuninya   mempunyai   tingkat   kesejahteraan   yang lebih  baik  dari  pada  rumah  tangga  yang  menggunakan jenis lantai semen, ubin, atau tanah.

Tabel 6. Presentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No Wilayah Presentasen Rumah Tangga dengan
Luas Lantai <= 19 m2 Lantai Tanah Atap Layak Dinding Permanen (Tembok)
1 Karimun 1,16 0,22 96,82 79,37
2 Bintan 2,69 1,45 98,54 83,61
3 Natuna 0,78 0,28 96,41 42,69
4 Lingga 0,80 0,15 90,75 33,45
5 Kepulauan Anambas 1,48 0,00 96,15 27,39
6 Batam 7,23 0,00 99,28 88,67
7 Tanjungpinang 4,29 0,00 98,35 84,57
Kepulauan Riau 5,39 0,15 98,37 81,80

Sumber: BPS, Susenas 2017

Selain    itu,    jenis    lantai    rumah    juga    dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 0,15% rumah tangga   Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  masih  menggunakan tanah   sebagai   lantainya.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya   adalah   rumah   tinggal   dengan   atap   yang layak.  Pada  tahun  2017, banyaknya  rumah  tangga  di Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  tinggal  di  rumah  dengan atap   yang   layak   (tidak   beratap   dedaunan   atau   atap lainnya)  mencapai  98,37%.  Jika  dirinci  menurut kabupaten/kota   angkanya   bervariasi, persentase atap layak  tertinggi  adalah Kota Batam, yaitu mencapai 99,28%, sedangkan   yang   paling   kecil   persentasenya adalah Kabupaten Lingga yaitu sebesar 90,75%.

Rumah tinggal dengan dinding permanen (dinding  tembok)  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  tercatat sebesar 81,80%   pada   tahun   2017,   jika   dilihat persentasenya  per  kabupaten/kota, yang paling  rendah adalah Kabupaten Anambas dan Kabupaten Lingga yang masing-masing sebesar 27,39% dan 33,45%.

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat asalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, serta jamban dengan tangki septik. Berikut merupakan data beberapa fasilitas pokok di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017:

Tabel 7. Presentasi Rumah Tangga menurut  Beberapa Fasilitas Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017

No Wilayah Presentasen Rumah Tangga dengan
Penerangan Listrik Air Minum Ledeng & Kemasan Air Minum Bersih Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
1 Karimun 97,84 40,97 69,30 8,76
2 Bintan 99,46 43,96 73,72 80,40
3 Natuna 95,70 41,47 74,81 68,11
4 Lingga 94,88 25,05 68,04 50,29
5 Kepulauan Anambas 97,39 54,02 62,11 16,99
6 Batam 99,70 85,11 98,77 96,00
7 Tanjungpinang 99,64 58,20 88,52 84,14
Kepulauan Riau 99,10 68,96 89,67 88,85

Sumber: BPS, Susenas 2017

Dari data diatas, tercatat pada tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan listrik sebagai penerangan utama sebesar 99,10% dan masih ada sebanyak 0,90% rumah tangga yang belum menikmati fasilitas listrik. Untuk fasilitas pokok air bersih pada tahun 2017 tercatat rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan air minum ledeng (termasuk air kemasan) sebagai air minum sudah mencapai 68,96%. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih (bersumber dari air ledeng, kemasan, dan pompa, sumur/mata air terlindung) pada tahun 2017 tercatat sebesar 89,67%.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusi sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan daan resiko penularan suatu penyakit. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan.fasilitas rumah tangga yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2017, rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik baru mencapai 88,85%. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, hanya kota batam yang sudah berada di atas nilai Provinsi Kepulauan Riau sebesar 96,00%.

 

 

Sumber:

Bps.Kepri.go.id

dataerlth.perumahan.pu.go.id diakses pada 28 Juni 2019, pukul 08.30 WIB

Badan Pusat Statistik (2019). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018. Kepulauan Riau