Provinsi Maluku adalah provinsi yang berbentuk kepulauan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku.  Luas wilayah Provinsi Maluku 712.479 Km2 terdiri dari daratan 54.185 Km2  (7,6%) dan lautan 658.294 Km2  (92,4%), memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah, 83% atau sekitar 331 pulaunya belum berpenghuni. Secara geografis Provinsi Maluku terletak diantara Laut Seram di utara, Samudra Hindia, dan Laut Arafura di selatan. Pada bagian timur, Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Papua barat. Sedangkan pada bagian barat, Provinsi Maluku berbatasan dengan Laut Banda. Provinsi Maluku memiliki koordinat geografis 3º 40′ LS– 3º 0′ LU123º 50′ – 129º 50′ BT. Secara Administratif Provinsi Maluku terbagi menjadi 2 Kotamadya dan 9 Kabupaten. Berikut rincian administratif PRovinsi Maluku.

Kabupaten / Kota Luas (Km2)
Maluku Tenggara Barat 10102
Maluku Tenggara 1010.7
Maluku Tengah 11595
Buru 6644
Kepulauan Aru 6426
Seram Bagian Barat 6948.4
Seram Bagian Timur 5799.1
Maluku Barat Daya 8648
Buru Selatan 5060
Ambon 359.45
Tual 352.29
Maluku 62944.94

 

 

Kondisi Fisik

Provinsi Maluku adalah provinsi yang berbentuk kepulauan, secara topografi, Provinsi Maluku memiliki dataran rendah di area pesisir, sedangkan sisanya memiliki topografi perbukitan. Pada segi tutupan lahan, masih banyak area Provinsi Maluku yang berupa hutan, sedangkan area budidaya hanya sedikit dan biasanya terletak di pesisir. Secara geologis, Provinsi Maluku memiliki jenis tanah ummummnya berupa tanah endapan alluvial, dan cukup banyak ditemukan sedimen laut purba, seperti kapur dan koral. Provinsi Maluku memiliki ancaman bencana berupa gempa bumi dan cuaca ekstrim.

Kependudukan

Kabupaten / Kota Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Kepadatan
Maluku Tenggara Barat 113490 1.33 11.23
Maluku Tenggara 100176 1.03 99.12
Maluku Tengah 374423 0.98 32.29
Buru 147797 2.93 22.25
Kepulauan Aru 97187 1.81 15.12
Seram Bagian Barat 171921 1.1 24.74
Seram Bagian Timur 116213 1.91 20.04
Maluku Barat Daya 73398 0.48 8.49
Buru Selatan 64178 2.04 12.68
Ambon 495474 3.75 1378.42
Tual 77623 2.79 220.34
Maluku 1831880 1.85 29.1

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2019

 

Berdasarkan data BPS tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Maluku sebesar 1.831.880 jiwa. Sebagai ibukota provinsi Kota Ambon memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk sebesar 495.474 jiwa, sementara Kabupaten Buru Selatan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebesar 64.178 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk di masing-masing Kabupaten Kota di Provinsi Maluku beragam. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kota Ambon yakni sebesar 3,75 persen pertahun , cukup besar dari laju pertumbuhan penduduk  provinsi yakni sebesar 1,85 persen pertahun. Sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling lambat, yakni sebesar 0.48 persen peretahun.

Persebaran penduduk di Provinsi Maluku tidak tersebar secara merata, Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kota Ambon, dengan kepadatan sebesar 1378,42 jiwa per km2. Sedangkan kepadatan penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan kepadatan sebesar 8,49 jiwa per km2. Kedua wilayah tersebut cukup jauh deviasinya dari kepadatan penduduk Provinsi Maluku, yakni sebesar 29,1 jiwa per km2.

 

Tabel 3. Data Persebaran Keluarga Provinsi Maluku

Kabupaten / Kota Keluarga desa % desa Keluarga Kota % Kota Keluarga
Maluku Tenggara Barat 14706 0.72 5793 0.28 20499
Maluku Tenggara 14208 0.74 2954 0.26 19162
Maluku Tengah 56125 0.71 7803 0.28 28087
Buru 10412 0.60 7043 0.40 17455
Kepulauan Aru 32024 0.94 2091 0.06 34115
Seram Bagian Barat 32024 0.94 2091 0.06 34115
Seram Bagian Timur 20032 0.95 1008 0.05 21040
Maluku Barat Daya 12376 0.86 2004 0.14 14380
Buru Selatan 11087 0.97 354 0.03 11441
Ambon 5770 0.06 85374 0.94 91144
Tual 6445 0.51 6157 0.49 12602
Maluku 203469 0.58 125812 0.42 349281

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2018

 

Apabila diihat dari segi persebaran keluarga, mayoritas keluarga di Provinsi Maluku bertempat tinggal di desa dengan presentase sebesar 58%. Sedangkan hanya sebesar 42% keluarga di Provinsi Maluku bertempat tinggal di kota. Melihat dari Kabupaten dan Kota, Kabupaten Buru Selatan memiliki presentase keluarga bertempat tinggal di desa terbesar, dengan 97 % keluarga tinggal di desa, sebaliknya Kota Ambon memiliki presentase keluarga bertempat tinggal di Kota terbesar, dengan 94 % keluarga tinggal di kota.

Ekonomi

Tabel 4. Data PDRB Provinsi Maluku

Lapangan usaha Nilai (Juta Rupiah) Presentase Laju Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,859,536.39 23.28% 5.82%
Pertambangan dan Penggalian 783,778.64 2.66% 21.3%
Industri Pengolahan 1,608,808.79 5.46% 8.33%
Pengadaan Listrik dan Gas 29,465.36 0.10% 5.87%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang 135,540.67 0.46% 4.41%
Konstruksi 2,050,789.23 6.96% 9.48%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 4,375,606.33 14.85% 7.49%
Transportasi dan Pergudangan 1,558,717.68 5.29% 7.15%
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 497,964.63 1.69% 6.62%
Informasi dan Komunikasi 1,181,561.04 4.01% 6.17%
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,128,523.38 3.83% 10.71%
Real Estate 94,289.16 0.32% 4.09%
Jasa Perusahaan 291,707.09 0.99% 6.90%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan sosial 6,072,811.21 20.61% 9.31%
Jasa Pendidikan 1,667,739.52 5.66% 7.04%
Jasa Kesehatan 630,558.76 2.14% 6.49%
Jasa Lainnya 497,964.63 1.69% 7.72%
PDRB 29,465,362.49 100.00% 7.98%

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2018

 

Apabila diihat dari segi ekonomi, kegiatan perekonomian di Provinsi Maluku didominasi  Pertanian, Administrasi Pemerintahan, dan Perdagangan, dengan masing – masing lapangan usaha memiliki nilai tambah sebesar Rp 6,859,536.39 juta , Rp 6,072,811.21 juta, dan Rp 4,375,606.33 juta. Selain itu, terdapat lapangan usaha yang sangat potensial, ditandai oleh laju pertumbuhan yang cepat seperti Pertambangan dan Penggalian dengan laju 21.3 %, Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju 10.71%, dan Konstruksi dengan laju 9.48%.

Perumahan


 Tipologi Perumahan

Provinsi Maluku pada umumnya memiliki tiga tipologi perumahan. Pertama berupa perumahan urban, perumahan urban berbentuk Row House , seperti pada gambar 1 A, yang dikembangkan oleh masyarakat. Tipologi ini dapat ditemukan di pusat Kota Abon. Kedua, Tipologi perumahan sub-urban, perumahan sub-urban berbentuk single landed house dengan ruang persil yang jelas, biasanya ditandai dengan pagar atau tanaman, perumahan ini dapat ditemukan di area pinggir Kota Ambon, Kota Tual, dan beberapa kota kecil lainnya. Ketiga, tipologi perumahan rural. Perumahan ini berbentuk rumah tunggal dengan pembagian persil yang tidak terlalu jelas. Tipe perumahan ini dapat ditemukan di area pesisir dan kawasan pengembangan.

 

Status Kepemilikan

Tabel 5. Data RT Menurut Kepemilikan Rumah Kontrak/Sewa

Tahun Presentase Rumah Tangga menurut status kepemilikan rumah kontrak / sewa
2013 5.13
2014 5.76
2015 5.65
2016 6.93
2017 6.53

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2018

 

Sepanjang lima tahun terakhir, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Provinsi Maluku belum mencapai peningkatan angka kepemilikan rumah. Hal tersebut ditandai oleh kenaikan presentase keluarga yang bertempat tinggal secara kontrak/sewa. Selama periode tahun 2013 hingga 2017 tercatat peningkatan sebesar 1,4 % keluarga yang tinggal secara kontrak/sewa, naik dari 5,13 % pada tahun 2013 menjadi 6,53 % pada tahun 2017.

Luas Lantai Per Kapita

Tahun Presentase Rumah Tangga menurut luas hunian perkapita kurang dari sama dengan 7,2 m2
2013 20.31
2014 19.18
2015 17.39
2016 16.19
2017 16.54

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2018

 

Pada lima tahun terkahir, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Provinsi Maluku berhasil mencapai peningkatan kualitas rumah berdasarkan luas lantai. Hal tersebut ditandai oleh penurunan presentase keluarga yang bertempat tinggal di rumah dengan luas lantai kurang dari sama dengan 7.2 m2. Selama periode tahun 2013 hingga 2017 tercatat penurunan  sebesar 3.77 % keluarga yang bertempat tinggal di rumah dengan luas lantai kurang dari sama dengan 7.2 m2, turun dari 20,31 % pada tahun 2013 menjadi 16,54 % pada tahun 2017.

 

Atap Terluas

Tabel 7. Data RT Menurut Atap Terluas Bukan Ijuk

Tahun Presentase Rumah Tangga menurut Atap Terluas Bukan Ijuk
2013 87.09
2014 88.88
2015 90.85
2016 91.3
2017 93.57

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2018

 

Kemudian, selama periode lima tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Provinsi Maluku berhasil mencapai peningkatan kualitas rumah berdasarkan jenis atap terluas. Hal tersebut ditandai oleh penurunan presentase keluarga yang bertempat tinggal di rumah dengan jenis atap terluas bukan ijuk. Selama periode tahun 2013 hingga 2017 tercatat kenaikan  signifikan, sebesar 6,48 % keluarga yang bertempat tinggal di rumah dengan jenis atap terluas bukan ijuk, naik dari 87,09 % pada tahun 2013 menjadi 93,57 % pada tahun 2017.

 

Jenis Lantai Terluas

Tabel 8. Data RT Menurut Lantai Terluas Bukan Tanah

Tahun Presentase Rumah Tangga menurut Lantai Terluas Bukan Tanah
2013 90.12
2014 92.48
2015 91.97
2016 93.41
2017 93.92

Kemudian, selain luas lantai dan atap terluas Provinsi Maluku berhasil mencapai peningkatan kualitas rumah berdasarkan jenis lantai. Hal tersebut ditandai oleh peningkatan presentase keluarga yang bertempat tinggal di rumah dengan jenis lantai terluas bukan tanah. Selama periode tahun 2013 hingga 2017 tercatat kenaikan sebesar 3,8 % keluarga yang bertempat tinggal di rumah dengan jenis lantai terluas bukan tanah, naik dari 90,12 % pada tahun 2013 menjadi 93,92 % pada tahun 2017.

 

Sumber Penerangan Listrik

Tabel 9. Data RT Menurut Akses Penerangan Listrik

Tahun Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Listrik
2013 80.95
2014 86.02
2015 88.07
2016 88.14
2017 91.35

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2018

 

Terlihat dari segi penyediaan sarana umum Provinsi Maluku berhasil mencapai peningkatan akses rumah tangga terhadap penerangan listrik. Hal tersebut ditandai oleh peningkatan presentase rumah tangga yang mendapat akses terhadap penerangan listrik. Selama periode tahun 2013 hingga 2017 tercatat kenaikan cukup signifikan, sebesar 10,4 % rumah tangga yang mendapat akses terhadap penerangan listrik, naik dari 80,95 % pada tahun 2013 menjadi 91,35 % pada tahun 2017.

 

Akses Sanitasi Layak

Tabel 10. Data RT Menurut Akses Sanitasi Layak

Tahun Presentase Rumah Tangga menurut Akses Sanitasi Layak
2013 62.39
2014 62.87
2015 60.02
2016 66.81
2017 63.29

Sumber : BPS Provinsi Maluku 2018

 

Selain dari penyediaan akses listrik, penyediaan sarana umum juga bisa dinilai dari akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Provinsi Maluku berhasil mencapai peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Hal tersebut ditandai oleh peningkatan presentase rumah tangga yang mendapat akses terhadap sanitasi layak. Selama periode tahun 2013 hingga 2017 tercatat kenaikan sebesar 0,9 % rumah tangga yang mendapat akses terhadap sanitasi layak, naik dari 62,39 % pada tahun 2013 menjadi 63,29 % pada tahun 2017.

 

Backlog

Tabel 11. Data Angka Backlog Provinsi Maluku

Kabupaten / Kota Backlog % Backlog
Maluku Tenggara Barat 66 0.01
Maluku Tenggara 423 0.06
Maluku Tengah 1522 0.22
Buru 381 0.06
Kepulauan Aru 1636 0.24
Seram Bagian Barat 1036 0.15
Seram Bagian Timur 281 0.04
Maluku Barat Daya 598 0.09
Buru Selatan 147 0.02
Ambon 361 0.05
Tual 361 0.05

Sumber : http://datartlh.perumahan.pu.go.id/ 2018

Pada segi penyediaan rumah Provinsi Maluku memiliki angka backlog sebesar 6848. Apabila dilihat lebih dalam, pada skala kabupaten kota, ditemukan persebaran angka backlog yang beragam. Seperti pada Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki angka backlog terbesar, dengan total 1636 atau sebesar 24% dari total backlog Provinsi Maluku. Sedangkan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat angka backlog hanya sebesar 66 atau 1% dari total backlog Provinsi Maluku. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten yang memiliki angka backlog terendah di Provinsi Maluku.

 

Angka Rumah Tidak Layak Huni

Kabupaten / Kota RTLH % RTLH
Maluku Tenggara Barat 253 0.01
Maluku Tenggara 1500 0.07
Maluku Tengah 5723 0.28
Buru 294 0.01
Kepulauan Aru 2832 0.14
Seram Bagian Barat 1190 0.06
Seram Bagian Timur 348 0.02
Maluku Barat Daya 1029 0.05
Buru Selatan 698 0.03
Ambon 5948 0.30
Tual 323 0.02

Sumber : http://datartlh.perumahan.pu.go.id/ 2018

 

Pada segi kualitas rumah Provinsi Maluku memiliki angka rumah tidak layak huni (RLTH) sebesar 20138 unit. Apabila dilihat lebih dalam, pada skala kabupaten kota, ditemukan persebaran angka RTLH yang beragam. Seperti pada Kota Ambon yang memiliki angka RTLH terbesar, dengan total 5948 unit atau sebesar 30% dari total RTLH Provinsi Maluku. Sedangkan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat angka RTLH hanya sebesar 253 unit atau 1% dari total RTLH Provinsi Maluku. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten yang memiliki angka RTLH terendah di Provinsi Maluku.