1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

  1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku.

  1. Permen PUPR No.2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

    • Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

    • Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.

  1. Permen Pu No.1/Prt/M/2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.1 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, dimana dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab atas penurunan kawasan permukiman kumuh sebanyak 10%.