Studi & Kajian PKP

Pengkajian dalam pengembangan wilayah merupakan aspek yang penting yang untuk dilaksanakan. Dengan dilakukannya pengkajian wilayah akan diperoleh informasi-informasi signifikan terkait kondisi kewilayahan, meliputi potensi maupun permasalahan sebagai tahap awal untuk menemukan  alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan.

Studi dan kajian perlu  dilakukan mengacu pada kaidah-kaidah akademik sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pengkajian dilakukan melalui studi literatur, pembahasan/diskusi ilmiah dan metode-metode lain yang sesuai dengan tujuan pengkajian.

Kegiatan studi dan kajian terkait perumahan dan permukiman yang dilakukan Perkim.id  mencakup studi kelayakan, verivikasi, identifikasi, hingga assesmen.

Pendataan

Ketersediaan data merupakan hal penting dalam proses pembangunan.
Pendataan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan yang ada, serta dapat membuktikan keakuratan suatu penelitian.

Selain itu, data juga akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan termasuk dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk itu, akurasi dalam proses pendataan menjadi krusial dalam menyusun kebijakan agar tepat sasaran.

Perkim.id telah berpengalaman dalam melakukan kegiatan inventarisasi rumah, sarana prasarana, maupun kondisi lingkukan melalui observasi hingga wawancara di lapangan. Adapun output dari kegiatan ini berupa database yang berisi informasi maupun dokumentasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Peraturan Daerah

Dokumen kebijakan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyusun rancangan peraturan daerah. Dokumen kebijakan daerah, umumnya disusun sesuaui dengan muatan-muatan teknis yang diatur oleh pemerintah melalui undang-undang hingga peraturan menteri terkait. Contoh dokumen kebijakan ini diantaranya adalah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Dokumen-dokumen kajian tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusuna rancangan peraturan daerah.

Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang merupakah prasyarat untuk penyusunan rancangan peraturan daerah. Naskah akademik yang baik diharapkan akan memperoleh peraturan daerah yang aplikatif dan futuristik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan dokumen kebijakan dan peraturan daerah ini dilakukan melalui beberapa tahap seperti pembahasan dengan stakeholder terkait dan berbagai proses pengumpulan data baik data primer maupun sekunder.

Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen kebijakan ilmiah serta rancangan peraturan daerah yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti untuk disahkan menjadi peraturan daerah yang resmi.

Penyusunan NSPM dan Roadmap

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Perkim.id adalah menyusun norma, standar, pedoman, manual, roadmap, guidelines, tata cara, strategi pengembangan dan perbaikan kondisi eksisting suatu daerah, yang meliputi rumah, infrtarsuktur, lingkungan, kebijakan maupun regulasi.

Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan suatu program pembangunan wilayah. NSPM ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan. Pedoman ini perlu disusun berdasarkan data yang akurat sehingga tepat sasaran sesuai dengan output yang diharapkan.

Perencanaan suatu pembangunan hendaknya dilakukan dengan waktu yang jelas dan terukur. Roadmap atau peta jalan dapat memberikan arahan  pengembangan/pembangunan yang akan dilakukan ke depan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan bantuan roadmap pula, pengguna akan dapat mengambil keputusan tentang program apa saja yang harusnya dijalankan pada waktu tertentu.

Perencanaan Kawasan dan Masterplan

Perencanaan kawasan hendaknya terukur dan dapat direalisasikan. Hal ini dapat diwujudkan melalui desain-desain kawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kawasan selain disusun berdasarkan kebutuhan juga perlu memperhatikan aspek lokalitas wilayah seperti kondisi fisik, social, ekonomi, dan budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah kajian.

Masterplan disusun untuk mengorganisasikan arah perencanaan pembangunan di wilayah kajian. Masterplan ini dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi wilayah yang direncanakan terkait tema-tema tertentu. Selain itu, penyusunan masterplan maupun perencanaan lainnya perlu mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan demi terjaganya keselarasan perencanaan pembangunan.

Penyusunan Buku dan Video Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai rencana program serta capaian pembangunan merupakan hal penting agar kebijakan maupaun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi transparan dan dapat diakses oleh publik secara mudah.

Penyusunan buku dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi untuk selanjutnya diinformasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat, akademisi maupun para pemangku kepentingan.

Sedangkan modul bermanfaat untuk memberikan panduan kepada stakeholder tentang penyusunan suatu perencanaan yang akan dilakukan. Baik modul maupun buku perlu disusun secara sistematis, praktis, implementatif dan menarik  sehingga mudah untuk diikuti oleh pembaca.

Adapun tahapan penyusunan buku dan modul meliputi studi literatur, pengumpulan data hingga proses penulisan.