Latar Belakang

Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tahun 2015, terdapat 38.431 hektar kawasan kumuh di Indonesia yang tersebar di 390 kabupaten/kota. Kawasan kumuh ditandai dengan banyaknya rumah tidak layak huni, tingginya kepadatan penduduk, sulitnya mengakses air bersih, dan kondisi drainase maupun sanitasi yang tidak layak.

Kawasan kumuh tidak hanya terdapat di perkotaan padat huni. Menurut Wicaksono (2010), permukiman kumuh dibagi dalam 7 tipologi berdasarkan wilayah, yaitu (1) permukiman kumuh di koridor pantai dan pesisir, (2) permukiman kumuh di sekitar dan dekat pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi, (3) permukiman lama kumuh di pusat kota, (4) permukiman baru kumuh di pinggiran kota, (5) permukiman kumuh di daerah pasang surut, (6) permukiman kumuh di daerah rawan bencana, dan (7) permukiman kumuh di bantaran tepi sungai.

Apabila penanganan kawasan kumuh tidak dilaksanakan dengan baik, tingkat kekumuhan dapat meningkat. Selain itu, kawasan kumuh berpotensi menjadi daerah kriminal dan penyebaran penyakit, serta menimbulkan konflik sosial dan kesenjangan di dalam masyarakat.

Dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh dilakukan secara berkala terkait kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi dari bangunan, prasarana, sarana, dan utilitas umum. Hal ini memerlukan kecermatan pemerintah kabupaten/kota yang berwenang dalam mengeluarkan izin dan sertifikat laik fungsi. Selain itu, juga diperlukan dukungan masyarakat dengan cara melaporkan apabila mengetahui adanya ketidaksesuaian di suatu kawasan sehingga dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Agar tugas pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan sistematis, maka perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Manual Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Kumuh.

 

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Penyusunan Manual Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Kumuh adalah menyediakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

  1. Menyusun manual terkait pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh;
  2. Mensosialisasikan manual terhadap instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat; dan
  3. Mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh.

 

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah:

  1. Tersusunnya manual terkait pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh;
  2. Tersosialisasikannya manual terhadap instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
  3. Terjaganya kualitas kawasan agar tidak menjadi kumuh; dan
  4. Berkurangnya luasan kawasan kumuh.

 

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

 

Metodologi

Metode pelaksanaan kegiatan Penyusunan Manual Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Kumuh adalah:

  1. Identifikasi dasar hukum yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh;
  2. Identifikasi perizinan yang terkait dengan pembangunan kawasan;
  3. Identifikasi standar teknis yang terkait dengan pembangunan kawasan;
  4. Identifikasi persyaratan administratif dan teknis yang terkait dengan kelaikan fungsi bangunan dan kawasan;
  5. Pengumpulan data-data pendukung yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh;
  6. Penyusunan strategi pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh;
  7. Pelaksanaan konsultasi manual dengan biro hukum;
  8. Pelaksanaan uji publik manual terhadap instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat; dan
  9. Pelaksanaan sosialisasi manual terhadap instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat.

 

Tenaga Ahli dan Pendukung

Tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan Penyusunan Manual Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Kumuh adalah tenaga ahli Perumahan dan Permukiman, tenaga ahli Pengembangan Wilayah, dan tenaga ahli Sosial Kemasyarakatan.

Tenaga pendukung yang terlibat adalah surveyor, operator komputer, dan tenaga administrasi.

 

 

 

Jangka Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penyusunan Manual Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di Kawasan Kumuh dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 6 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Bulan 1-2 : Pengumpulan dan analisis data.
  2. Bulan 2-4 : Penyusunan strategi pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan kumuh, serta pelaksanaan konsultasi manual dengan biro hukum.
  3. Bulan 5-6 : Pelaksanaan uji publik dan sosialisasi manual.