Memiliki tempat tinggal yang layak adalah hak dasar setiap orang. Namun, dengan populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa pada tahun 2024 (BPS 2024), permintaan hunian semakin meningkat, sedangkan akses terhadap hunian berkualitas semakin sulit, terutama bagi pekerja sektor informal. Menurut Bappenas (2019) dari kebutuhan 11 juta unit rumah, hanya tersedia 1,1 juta unit, sehingga menyebabkan banyak orang tinggal di permukiman informal yang kumuh.
Kota Pekalongan menghadapi masalah kawasan kumuh akibat subsiden dan banjir rob, dengan total luas kumuh mencapai 83,58 hektar di wilayah pesisir, termasuk Kelurahan Padukuhan Kraton, Panjang Baru, dan Krapyak. Masalah ini menurunkan kualitas hidup warga dan memerlukan penanganan yang serius.
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2022
Selain itu, Caritra Indonesia juga turut berperan dalam mendokumentasikan potret-potret ini melalui buku “Penanganan Kumuh Perkotaan dengan Pendekatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat”, yang memuat cerita sukses, termasuk dari Kota Pekalongan yang berhasil mengatasi berbagai masalahnya terkait penanganan kawasan kumuh.
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan salah satu inisiasi Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman ini merupakan solusi penting dalam penanganan kawasan kumuh di Pekalongan, khususnya di Kelurahan Padukuhan Kraton, Panjang Baru, dan Krapyak. Penurunan kawasan kumuh terlihat signifikan, dari 496,63 Ha pada tahun 2020 menjadi sekitar 280,1 Ha pada tahun 2022 yang menunjukkan keberhasilan program ini. KOTAKU mengimplementasikan pendekatan skala lingkungan dan kawasan dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, dan program CSR dari dunia usaha.
Tanggul raksasa di Kota Pekalongan. Sumber: KemenPUPR 2023
Salah satu pembangunan yang membantu masyarakat dalam menangani banjir rob yaitu pembangunan tanggul raksasa sepanjang 7,2 km pada 2018 di Kelurahan Padukuhan Kraton. Meskipun terjadi kebocoran di tahun 2022, masyarakat tetap berswadaya dalam menangani dampak banjir dan berkolaborasi dengan pemerintah melalui program KOTAKU ini. Selain itu, program KOTAKU di Padukuhan Kraton berhasil meningkatkan kualitas permukiman dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jembatan, MCK, tandon air, dan perbaikan jalan serta drainase.
Program KOTAKU di Kelurahan Panjang Baru juga berhasil meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan melibatkan masyarakat dalam perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase. Sejak 2019, kolaborasi antara warga dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah menciptakan rasa kepemilikan, sehingga infrastruktur yang dibangun dirawat dengan baik. Hasilnya, ruas jalan yang sebelumnya tergenang kini bebas genangan, dan taman-taman mempercantik kawasan.
Selain itu, Program KOTAKU di Kelurahan Krapyak berhasil mengatasi kawasan kumuh seluas 15,48 Ha, meningkatkan kualitas lingkungan dengan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase, serta mengembangkan potensi budaya lokal. Sejak 2017 hingga 2022, pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat tidak hanya mengurangi dampak banjir rob tetapi juga mempromosikan Kelurahan Krapyak sebagai destinasi wisata.
Penanganan kumuh dengan program KOTAKU ini menjadi salah satu program yang membantu Indonesia untuk mengatasi kawasan kumuh, Perubahan kabinet menteri di tahun 2024 ini menjadikan kolaborasi masyarakat dan pemerintah semakin penting. Perubahan di kementerian PUPR yang saat ini dibagi menjadi dua kementrian berbeda dan adanya kementerian perumahan dan kawasan permukiman diharapkan bisa terus menjembatani program penanganan kumuh yang berkelanjutan di Indonesia. (CNAP)
