Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakatnya. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa, pada tahun 2024, sekitar 34,75% keluarga di Indonesia masih tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana persentase rumah layak huni mencapai 65,25%, angka ini masih jauh dari target 70% yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Kondisi ini tidak layak dari aspek fisik bangunan, yang juga berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan penghuninya. Rumah yang tidak layak huni sering kali memiliki ventilasi yang buruk, pencahayaan yang minim, serta sanitasi yang tidak memadai, yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan membahayakan keamanan penghuninya. Selain itu, banyak dari rumah tersebut berada di daerah rawan bencana, seperti gempa bumi dan banjir, yang memperparah kerentanan penghuninya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Kementerian PUPR, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), berhasil memperbaiki 277.712 unit rumah tidak layak huni selama periode 2020–2023. Selain itu, Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan sejak 2015 terus berjalan, dengan capaian hingga akhir Juli 2024 mencapai 617.622 unit rumah, atau sekitar 59,23% dari target nasional.

Tidak hanya pemerintah, lembaga non-pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga turut berperan aktif. Sepanjang tahun 2024, BAZNAS telah memperbaiki 1.891 unit rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat kurang mampu.

Namun, upaya-upaya tersebut masih belum cukup untuk mengatasi backlog perumahan yang ada. Menurut data Susenas tahun 2023, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Selain itu, pertumbuhan rumah tangga baru yang mencapai 700.000 hingga 800.000 kepala keluarga setiap tahunnya menambah tekanan terhadap kebutuhan hunian yang layak.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif. Salah satu inovasi yang patut diperhatikan adalah konsep “Klinik Rumah Sehat”. Klinik disini dipahami bukan sebagai fasilitas medis, melainkan pusat konsultasi dan edukasi yang membantu masyarakat dalam merancang, membangun, dan merenovasi rumah sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan. Dengan melibatkan arsitek, insinyur, dan tenaga ahli lainnya, Klinik Rumah Sehat memberikan panduan teknis, perencanaan anggaran, serta informasi mengenai skema pembiayaan yang tersedia.

Implementasi Klinik Rumah Sehat dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas hunian, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana atau memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan setiap keluarga dapat memiliki rumah yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan penghuninya.

Menuju Indonesia Emas 2045, penyediaan hunian layak bagi seluruh warga menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta inovasi seperti halnya Klinik Rumah Sehat, kita dapat mewujudkan cita-cita tersebut dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan bermartabat, jauh dari kata hunian rapuh yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak. (MRa)

 

 

Sumber: 

Dr. Ir. Mahditia Paramita, M.Sc. (2020). Klinik Rumah Sehat.

Badan Amil Zakat Nasional (2024) Sepanjang 2024, BAZNAS Perbaiki 1.891 Rumah Tidak Layak Huni di Seluruh Wilayah Indonesia. Available at: https://baznas.go.id/news-show/Sepanjang_2024_BAZNAS_Perbaiki_1.891_Rumah_Tidak_Layak_Huni_di_Seluruh_Wilayah_Indonesia/2563 (Accessed: 15 May 2025).

BPS (2024) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni 2024, bps.go.id. Available at: https://www.bps.go.id/indicator/ (Accessed: 15 May 2025).

Kompas.com (2024) Selama 4 Tahun, 277.712 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki oleh Kementerian PUPR. Available at: https://www.kompas.com/properti/read/2024/08/06/130000921/selama-4-tahun-277.712-rumah-tidak-layak-huni-diperbaiki (Accessed: 15 May 2025).

Kontan.co.id (2024) Kementerian PUPR Kejar Target 70% Pembangunan Layak Huni di 2024. Available at: https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-pupr-kejar-target-70-pembangunan-layak-huni-di-2024 (Accessed: 15 May 2025).

Pusat Kebijakan Perumahan, Kementerian PUPR (2024) Kementerian PUPR: Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan. Available at: https://pkp.go.id/berita/detail/kementerian-pupr-kolaborasi-kunci-atasi-backlog-perumahan (Accessed: 15 May 2025).

Ekonomi.espos.id (2024) Program Sejuta Rumah Capai 617.622 Unit Per Juli 2024. Available at: https://ekonomi.espos.id/kementerian-pupr-sebut-program-sejuta-rumah-capai-617622-unit-per-juli-2024-1983874 (Accessed: 15 May 2025).