RTLH dan Backlog

                 Berdasarkan data sementara  yang dihimpun dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, total rumah tidak layak huni di Provinsi NTT adalah sejumlah 11.983 unit. Jumlah yang paling banyak terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Flores Timur yakni sejumlah 7346, 1933 dan 1147 unit.

Sementara jumlah Backlog adalah sejumlah 35014, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Sikka dan Manggarai Timur yakni 4834 dan 4082.

 

Tabel 13. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2019

Kabuopaten / Kota Rumah Tidak Layak Huni
Sumba Barat 489
Sumba Timur 5
Kupang 5
Timor Tengah Selatan  0
Timor Tengah Utara  0
Belu 210
Alor 163
Lembata 212
Flores Timur 1147
Sikka  0
Ende 7346
Ngada  0
Manggarai  0
Rote Ndao  0
Manggarai Barat 1933
Sumba Tengah 5
Sumba Barat Daya  0
Nagekeo  0
Manggarai Timur 158
Sabu Raijua 310
Malaka 6
Kota Kupang 0
NTT 11.983

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Data Sementara : diakses Selasa, 10 September 2019)

 

Tabel 14. Jumlah Backlog Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, 2019

Kabupaten / Kota Backlog
Sumba Barat 79
Sumba Timur 1846
Kupang 1693
Timor Tengah Selatan 1381
Timor Tengah Utara 1223
Belu 148
Alor 1506
Lembata 824
Flores Timur 1868
Sikka 4834
Ende 2436
Ngada 704
Manggarai 3310
Rote Ndao 458
Manggarai Barat 1270
Sumba Tengah 926
Sumba Barat Daya 2699
Nagekeo 1520
Manggarai Timur 4082
Sabu Raijua 584
Malaka 1224
Kota Kupang 399
NTT 35014

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Data Sementara : diakses Selasa, 10 September 2019)

 

Kawasan Kumuh

                 Sebanyak 12 kelurahan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam kawasan kumuh dan kelurahan Oesapa menjadi salah satu kawasan prioritas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Secara nasional kelurahan Oesapa masuk dalam  32 kawasan kumuh se-Indonesia yang menjadi sasaran prioritas menuju pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Adapun penangganan kawasan kumuh melalui program KOTAKU, mencakup dua hal yakni skala lingkungan meliputi pembenahan pada infrastruktur serta peningkatan kehidupan mata pencaharian keluarga. Sementara skala kawasan yakni pembenahan infrastruktur, ekonomi dan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga menjadi pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan.