Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam upaya meningkatkan penyediaan serta kualitas perumahan dan permukiman, pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

Kegiatan /Paket Valume Satuan
2018
Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat 1 Ha
PSD Permukiman Perdesaan Kawasan Barada dan Alas Selatan, Kab. Malaka 1 Ha
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di kawasan oesapa kota kupang 10 Ha
Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Atambua Barat Kab. Belu 1 Ha
Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Maliti Kota Waikabubak Program Kotaku (IBM) Kab.Sumba Barat 1 Kel
Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Wailiang Kota Waikabubak Program Kotaku (IBM) Kab.Sumba Barat 1 Kel
2019
Pengembangan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional di Kab. Manggarai Barat 1 Paket
Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Gua Maria Kab. Kupang 5 Hektar
Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Atambua Barat 1 Paket
Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Barada Kab. Malaka 1 Paket
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Kota Kupang 1 Paket

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat

(Data Sementara : diakses Selasa, 10 September 2019)

 

 

Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi menjadi perkotaan yang membutuhkan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan yang baik. Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011 – 2031 diarahkan bahwa :

  • Lokasi permukiman berada di wilayah yang sudah berkembang dan pengembangan permukiman lebih lanjut diarahkan di setiap Blok lingkungan dan mendekati pusat-pusat kegiatan di tiap Blok pada masing-masing BWK Kota Kupang sehingga tercapai sistem kota yang efisien.
  • Rencana pengembangan perumahan di BWK I, BWK II, BWK III, BWK IV, BWK V, BWK VI dan BK VII, yaitu
  1. Pengembangan perumahan di BWK I untuk kepadatan tinggi pada luas lahan 923,800 Ha
  2. Pengembangan perumahan di BWK I untuk kepadatan sedang pada luas lahan 28,177 Ha
  3. Pengembangan perumahan di BWK II untuk kepadatan tinggi pada luas lahan 334,503 Ha
  4. Pengembangan perumahan di BWK II untuk kepadatan sedang pada luas lahan 254,084 Ha
  5. Pengembangan perumahan di BWK II untuk kepadatan rendah pada luas lahan 142,618 Ha.
  6. Pengembangan perumahan di BWK III untuk kepadatan sedang pada luas lahan 1.079,009 Ha
  7. Pengembangan perumahan di BWK III untuk kepadatan rendah pada luas lahan 32,982 Ha.
  8. Pengembangan perumahan di BWK IV untuk kepadatan sedang pada luas lahan 1.516,503 Ha
  9. Pengembangan perumahan di BWK IV untuk kepadatan rendah pada luas lahan 1.496,882 Ha
  10. Pengembangan perumahan di BWK V untuk kepadatan sedang pada luas lahan 807,133 Ha
  11. Pengembangan perumahan di BWK V untuk kepadatan rendah pada luas lahan 142,618 Ha
  12. Pengembangan perumahan di BWK VI untuk kepadatan sedang pada luas lahan 168,180 Ha
  13. Pengembangan perumahan di BWK VI untuk kepadatan rendah pada luas lahan 619,118 Ha
  14. Pengembangan perumahan di BWK VII untuk kepadatan tinggi pada luas lahan 11,661 Ha; (Komplek BTN Kolhua)
  15. Pengembangan perumahan di BWK VII untuk kepadatan sedang pada luas lahan 241,602 Ha
  16. Pengembangan perumahan di BWK VII untuk kepadatan rendah pada luas lahan 409,470 Ha.

 

Berdasarkan atas hak kepemilikan bangunan, 85,91 rumah tangga di Provinsi NTT adalah atas milik pribadi, 6, 17 % merupakan rumah kontrak/sewa dan 7,92 % untuk jenis kepemilikan lainnya. Hak kepemilikan berupa kontrak / sewa sangat besar di Kota Kupang yakni sebesar 36,72 %. Persentase ini sangat jauh dengan wilayah lainnya yang hanya berkisar antara 1-10 %.

Kondisi fisik perumahan pada bagian lantai bangunan 78,95 % sudah tidak berupa tanah dan 21.05 % masih berupa tanah. Jenis lantai yang digunakan paling dominan adalah semen/batah merah dan keramik. Untuk bagian atap 90.44 % rumah menggunakan atap dari seng dan 7.95 %  jerami/ ijuk. Beberapa rumah menggunakan beton, genteng, asben, bambu, dan kayu/sirap. Pada bagian dinding rumah, kurang dari setengah jumlah rumah yang berdinding tembok yakni sebesar 41.88 %. Sebagian besar diding rumah menggunakan bahan asli dari alam seperti anyaman bambu, kayu,dan bambu.

 

Tabel 5. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

Kabuopaten / Kota Milik Sendiri Kontrak / Sewa Lainnya Jumlah
Sumba Barat 84,04 3,62 12,35 100
Sumba Timur 91,47 1,44 7,08 100
Kupang 86,64 1,86 11,49 100
Timor Tengah Selatan 94,95 0,61 4,43 100
Timor Tengah Utara 92,71 2,49 4,8 100
Belu 85,27 5,37 9,36 100
Alor 90,96 3,17 5,87 100
Lembata 85,43 6,88 7,69 100
Flores Timur 91,55 1,31 7,14 100
Sikka 86,2 7,96 5,84 100
Ende 88,27 4,51 7,22 100
Ngada 87,86 4,78 7,36 100
Manggarai 83,86 4,55 11,6 100
Rote Ndao 89,7 3,12 7,19 100
Manggarai Barat 85,18 5,39 9,43 100
Sumba Tengah 91,02 0,44 8,53 100
Sumba Barat Daya 93,82 1,55 4,63 100
Nagekeo 90,79 4,83 4,37 100
Manggarai Timur 97,16 0,49 2,34 100
Sabu Raijua 95,87 0,12 4,02 100
Malaka 91,95 2 6,05 100
Kota Kupang 46,6 36,72 16,68 100
NTT 85,91 6,17 7,92 100

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019

 

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

Jenis Lantai %
Marmer / Granit 0,32
Keramik 16,18
Parket/ Vinil 0,11
Ubin / Tegel 0,6
Kayu / Papan Kualitas Tinggi 3,75
Semen / bata Merah 52,14
Bambu 5,84
Tanah 20,99
Lainnya 0,05

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019

 

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Menurut

Jenis Atap Terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

Janis Atap %
Seng 90,44
Jerami / Ijuk/ daun-daunan / rumbia 7.95
Beton 0.17
Genteng 0.43
Asbes 0.59
bambu 0.38
kayu Sirap 0.05

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019

 

 

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

Jenis Dinding %
Tembok 41,88
Plesteran anyaman  bambu / kawat 0,59
Kayu 12,09
Anyaman Bambu 8,47
Batang Kayu 0,41
Bambu 15,91
Lainnya 20,65

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2019