Indonesia saat ini mengalami krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah atau bisa disebut sebagai backlog. Backlog merupakan indikator dalam Restra dan RPJMN untuk mengukur kebutuhan rumah yang dihitung dengan angka persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dan yang menempati bukan rumah sendiri tetapi memiliki rumah di tempat lain (Hreis, n.d). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia pada tahun 2022 mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta (KemenPUPR, 2022). Sebanyak 93% backlog kepemilikan sebagian besar berasal dari MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) serta sebanyak 60% didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal (KemePUPR, 2022). Pada tahun 2023, yang terjadi bukan penurunan backlog, melainkan mengalami kenaikan backlog di Indonesia. Saat ini, backlog kepemilikan atas perumahan di Indonesia sebesar 12,7 juta (Simanungkalit, 2023). Tentu dengan kenaikan angka backlog membuat Indonesia harus waspada.
Terdapat faktor yang menyebabkan backlog di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat drastis. Pertama, adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dikenal sebagai urbanisasi. Dengan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, membuat stok perumahan yang ada di kota besar mengalami kesenjangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan permukiman (Bareksa, 2017). Kedua, mahalnya harga properti rumah. Mahalnya harga properti rumah disebabkan lahan yang sempit di daerah perkotaan (Bareksa, 2017). Ketiga, adanya tingkat suku bunga perbankan tinggi. Berdasarkan data dari CNBC pada bulan Agustus 2023 Indonesia masuk ke dalam negara dengan tingkat suku bunga tinggi yaitu sebesar 8,95% (CNBC Indonesia, 2023). Tentunya hal tersebut berbeda dengan negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia sebesar 5,26% (CNBC Indonesia, 2023). Dengan adanya tingkat suku bunga perbankan yang tinggi membuat masyarakat yang ingin memiliki rumah enggan mengambil KPR dikarenakan memberatkan.
Setelah mengetahui faktor penyebab dari backlog, terdapat daerah di Indonesia yang mengalami backlog kepemilikan rumah seperti daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Bapak Arifin Noor selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa pada tahun 2018, backlog kepemilikan perumahan di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 198.152 keluarga (Thohir, 2018). Daerah penyumbang backlog kepemilikan rumah terbesar di daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu daerah Kota Banjarmasin. Pada daerah tersebut, backlog atas kepemilikan perumahan sebesar 46.477 keluarga (Thohir, 2018). Tentunya, daerah Kota Banjarmasin menjadi daerah yang harus segera diatasi dan ditangani backlog-nya secepat mungkin.
Backlog menjadi suatu permasalahan yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan permukiman masyarakat di Indonesia. Terdapat solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti memberikan bantuan berupa subsidi perumahan. Subsidi perumahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia membantu mengurangi backlog kepemilikan perumahan.
DAFTAR PUSTAKA
Bareksa. (2017). Sri Mulyani: Backlog perumahan Makin Meningkat, Bagaimana Solusinya?. Bareksa.com. https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2017-03-27/sri-mulyani-backlog-perumahan-makin-meningkat-bagaimana-solusinya
CNBC Indonesia. (2023). Backlog perumahan di Indonesia Tinggi, Ini Pemicunya. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230809195212-8-461619/backlog-perumahan-di-indonesia-tinggi-ini-pemicunya
Hreis. (n.d). Metadata Backlog Kepemilikan.
KemenPUPR. (2022). Kurangi Backlog Hunian Layak, Kementerian Pupr Siapkan grand design perumahan segmen MBR informal. Kementerian PUPR. https://pu.go.id/berita/kurangi-backlog-hunian-layak-kementerian-pupr-siapkan-grand-design-perumahan-segmen-mbr-informal
Simanungkalit, P. (2023). Mengatasi 12,7 juta “backlog” perumahan. kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/24/mengatasi-127-juta-backlog-perumahan
Thohir, L. (2018). Backlog kepemilikan rumah di Kalsel Capai 198,152. ANTARA News Kalimantan Selatan. https://kalsel.antaranews.com/berita/64457/backlog-kepemilikan-rumah-di-kalsel-capai-198152
